Gaji Guru Honorer Harus Sama Dengan Pns

Rencana Pemerintah sentra yang akan mengkaji para guru honorer dengan layak mendapatkn apresiasi dari Ketua Komuntas Tenaga Sukwan Indonesia ( KTSI ) Pusat Endin Sahrudin. Perbaikan honor honorer ,akan bisa meningkatkan kesejahteraan para guru yang belum PNS dengan kala yang kini kebutuhan hidup yang meningkat pesat ,

“Mudah-mudahan hali itu sanggup bisa terelisasi sehingga tidak membrikan angin nirwana saja , tapi juga di bukti dengan konkret dan bukan hanya tentang saja “

Rencana Pemerintah sentra yang akan mengkaji para guru honorer dengan layak mendapatkn apre GAJI GURU HONORER HARUS SAMA DENGAN PNS

GAJI GURU HONORER HARUS SAMA DENGAN PNS

Endin Berharap Gaji Guru honorer Sejajar dengan pegai negeri sipil ( PNS ) ialah sekitar Rp 2,5 hingga 3 juta , mengngat tugas guru honorer sama dengan Para PNS.

Ingin sama dengan PNS , jikalau pemerintah Pusat Berkontribusi ( Mengkaji ) dan memperhatikan maka dari Pemerintah kawasan juga harus ikut berkontribusi sehingga dari sentra dan dari kawasan bisa mencapai impian

Saat ini di ciamis terdapat 5.000 tenaga honorer yang bekerja di bidang pendidikan , dan menjadi serpihan dari 11.800 honorer di seluruh instansi.

sementara itu , kepala Bidang MUtasi Kepegawaian BKDD kabupaten ciamis Ihsan Rasyad menyampaikan pihaknya tidak mengurus penggajian honorer , menurutnya , Penggajian berkaitan dengan kemampuan anggaran pemerintah Kabupaten Ciamis dan pertimbangan lainnya , contohnya pendapatan orisinil kawasan ( PAD ).

” aku rasa mungkin itu dari sentra , Kalau dari APBD ciamis kemungkinan tidak bisa , seprti dari belanja pegawai ciamis masih diatas 50 %.”

Sekertaris Daerah ( SEKDA ) kota tasik malaya IDI S menyampaikan anggran pemerintah kota tasikmalaya itu terbatas dan tidak ada kaitannya dengan penggajian honorer .

Diberitakan sebelumnya Menteri Kebudayaan , Pendidikan dasar dan menengah mengatak perlu penetapan upah minimum guru honorer sebab kesejahteraan guru honorer masih rendah.

” Tenaga Kerja saja punya upah minimum , tapi Guru tidak punya .kami harus kembalikan , harus ada batas minimum untuk guru, untuk memuluskan wangsit tersebut Anies mengku telah melaksanakan pertemuan dengan menteri Pandayagunaan Aparatur Negara , dan rencana ini akan dibahas dengan presiden Joko Widodo. dalam waktu yang dekat

Gaji Guru Honorer Harus Sama Dengan Pns

Rencana Pemerintah sentra yang akan mengkaji para guru honorer dengan layak mendapatkn apresiasi dari Ketua Komuntas Tenaga Sukwan Indonesia ( KTSI ) Pusat Endin Sahrudin. Perbaikan honor honorer ,akan bisa meningkatkan kesejahteraan para guru yang belum PNS dengan kala yang kini kebutuhan hidup yang meningkat pesat ,

“Mudah-mudahan hali itu sanggup bisa terelisasi sehingga tidak membrikan angin nirwana saja , tapi juga di bukti dengan konkret dan bukan hanya tentang saja “

Rencana Pemerintah sentra yang akan mengkaji para guru honorer dengan layak mendapatkn apre GAJI GURU HONORER HARUS SAMA DENGAN PNS

GAJI GURU HONORER HARUS SAMA DENGAN PNS

Endin Berharap Gaji Guru honorer Sejajar dengan pegai negeri sipil ( PNS ) ialah sekitar Rp 2,5 hingga 3 juta , mengngat tugas guru honorer sama dengan Para PNS.

Ingin sama dengan PNS , jikalau pemerintah Pusat Berkontribusi ( Mengkaji ) dan memperhatikan maka dari Pemerintah kawasan juga harus ikut berkontribusi sehingga dari sentra dan dari kawasan bisa mencapai impian

Saat ini di ciamis terdapat 5.000 tenaga honorer yang bekerja di bidang pendidikan , dan menjadi serpihan dari 11.800 honorer di seluruh instansi.

sementara itu , kepala Bidang MUtasi Kepegawaian BKDD kabupaten ciamis Ihsan Rasyad menyampaikan pihaknya tidak mengurus penggajian honorer , menurutnya , Penggajian berkaitan dengan kemampuan anggaran pemerintah Kabupaten Ciamis dan pertimbangan lainnya , contohnya pendapatan orisinil kawasan ( PAD ).

” aku rasa mungkin itu dari sentra , Kalau dari APBD ciamis kemungkinan tidak bisa , seprti dari belanja pegawai ciamis masih diatas 50 %.”

Sekertaris Daerah ( SEKDA ) kota tasik malaya IDI S menyampaikan anggran pemerintah kota tasikmalaya itu terbatas dan tidak ada kaitannya dengan penggajian honorer .

Diberitakan sebelumnya Menteri Kebudayaan , Pendidikan dasar dan menengah mengatak perlu penetapan upah minimum guru honorer sebab kesejahteraan guru honorer masih rendah.

” Tenaga Kerja saja punya upah minimum , tapi Guru tidak punya .kami harus kembalikan , harus ada batas minimum untuk guru, untuk memuluskan wangsit tersebut Anies mengku telah melaksanakan pertemuan dengan menteri Pandayagunaan Aparatur Negara , dan rencana ini akan dibahas dengan presiden Joko Widodo. dalam waktu yang dekat

Implementasi Kurikulum 2013 (K-13) Dengan Model Baru.

Setelah beberapa waktu kurikulum 13 ( Kurtilas ) di hentikan sementara, Bagi bapak dan ibu yang sudah paham atau kurang paham perihal kurikulum 2013 dan masih menginginkan kurikulum 2013, tidak usah galau. Karena kurikulum ini hanya tidak boleh sementara. Buktinya training kurikulum 2013 sudah dapat dimulai lagi dengan implementasi Model Baru sehabis beberapa evaluasi. silahkan di baca selengkapnya di bawah ini :

Bagi bapak dan ibu yang sudah paham atau kurang paham perihal kurikulum  Implementasi Kurikulum 2013 (K-13) dengan Model Baru.

Implementasi Kurikulum 2013 (K-13) dengan Model Baru.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bakal memberlakukan training guru terkait implementasi Kurikulum 2013 (K-13) dengan model baru.

Sejumlah pihak meminta jadwal ini segera dijalankan, alasannya yakni tidak terlalu banyak adaptasi materi atau materi pelatihan.

Perumus buku training K-13 untuk kelompok kepala sekolah Dr Tita Lestari menuturkan, buku pandua training yang ia siapkan tidak perlu direvisi. Selama kurikulum utama yang digunakan tetap K-13, Tita menyampaikan buku panduan training itu masih dapat digunakan.

“Saya menyusun buku itu semenjak awal, semenjak K-13 belum diterapkan,” katanya di Jakarta kemarin. Diantara materi training berbasis K-13 untuk kepala sekolah dan pengawas sekolah itu menyerupai tata kelola guru, siswa, dan keuangan sekolah.

Kepala sekolah, diantaranya dituntut ikut mengawasi proses pembelajaran di K-13 yang berbeda dengan kurikulum-kurikulum sebelumnya. Para guru dituntut untuk lebih melibatkan partisipasi siswa dalam pembelajarannya. Harapannya siswa dapat lebih bebas mengeluarkan gagasannya.

Tita yang juga masuk tim pelatih nasional itu menjelaskan, belum semua kepala sekolah mendapat training K-13. Untuk itu ia berharap Kemendikbud segera menjalankan training K-13 untuk kepala sekolah, guru, dan pengawas.

Dengan pemberlakuan K-13 secara terbatas hanya di 6.221 unit sekolah mulai Januari 2015, dibutuhkan training dapat lebih fokus. Para kepala sekolah dapat mengikuti training dengan efektif, selagi proses pembelajaran di sekolahnya kembali memakai Kurikulum 2006 (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan/KTSP). Selanjutnya sehabis sekolahannya ditunjuk menjalankan K-13, para kepala sekolah lebih siap menjalankannya.

Sebagaimana di ketahui, Kemendikbud di abad Anies Baswedan merombak sistem training guru dan kepala sekolah. Mereka dilatih tidak lagi dengan sistem permintaan lokakarya secara peroroangan.

Sebagai gantinya training guru dan kepala sekolah berbasis satuan pendidikan. Dengan cara ini, training dijalankan secara serentak oleh kepala sekolah dan seluruh guru di sekolah-sekolah yang ditunjuk.

Dirjen Pendidikan Dasar (Dikdas) Kemendikbud Hamid Muhammad mengatakan, teknis pelaksanaan training guru dan kepala sekolah untuk kelanjutkan implementasi K-13 sedang di kaji.

“Pengkajiannya ada di Balitbang (Badan Penelitian dan Pengembanga, red),” katanya. Hamid belum dapat menjelakan di tahap awal nanti, training K-13 akan dijalankan di berapa ribu unit sekolah.

Kabar yang berkembangan, Kemendikbud ingin meningkatkan implementasi K-13 dari 6.221 unit sekolah (setara 3 persen populasi sekolah), menjadi sekitar 15 ribu sekolah (sekitar 7 persen sekolah).

Kemudian meningkat lagi menjadi 50 persen, sampai 100 persen. Intinya Kemendikbud mempunyai waktu sampai tahun pelajaran 2019/2020 untuk menyiapkan implementasi K-13 secara nasional.

sumber : JPNN

Implementasi Kurikulum 2013 (K-13) Dengan Model Baru.

Setelah beberapa waktu kurikulum 13 ( Kurtilas ) di hentikan sementara, Bagi bapak dan ibu yang sudah paham atau kurang paham perihal kurikulum 2013 dan masih menginginkan kurikulum 2013, tidak usah galau. Karena kurikulum ini hanya tidak boleh sementara. Buktinya training kurikulum 2013 sudah dapat dimulai lagi dengan implementasi Model Baru sehabis beberapa evaluasi. silahkan di baca selengkapnya di bawah ini :

Bagi bapak dan ibu yang sudah paham atau kurang paham perihal kurikulum  Implementasi Kurikulum 2013 (K-13) dengan Model Baru.

Implementasi Kurikulum 2013 (K-13) dengan Model Baru.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bakal memberlakukan training guru terkait implementasi Kurikulum 2013 (K-13) dengan model baru.

Sejumlah pihak meminta jadwal ini segera dijalankan, alasannya yakni tidak terlalu banyak adaptasi materi atau materi pelatihan.

Perumus buku training K-13 untuk kelompok kepala sekolah Dr Tita Lestari menuturkan, buku pandua training yang ia siapkan tidak perlu direvisi. Selama kurikulum utama yang digunakan tetap K-13, Tita menyampaikan buku panduan training itu masih dapat digunakan.

“Saya menyusun buku itu semenjak awal, semenjak K-13 belum diterapkan,” katanya di Jakarta kemarin. Diantara materi training berbasis K-13 untuk kepala sekolah dan pengawas sekolah itu menyerupai tata kelola guru, siswa, dan keuangan sekolah.

Kepala sekolah, diantaranya dituntut ikut mengawasi proses pembelajaran di K-13 yang berbeda dengan kurikulum-kurikulum sebelumnya. Para guru dituntut untuk lebih melibatkan partisipasi siswa dalam pembelajarannya. Harapannya siswa dapat lebih bebas mengeluarkan gagasannya.

Tita yang juga masuk tim pelatih nasional itu menjelaskan, belum semua kepala sekolah mendapat training K-13. Untuk itu ia berharap Kemendikbud segera menjalankan training K-13 untuk kepala sekolah, guru, dan pengawas.

Dengan pemberlakuan K-13 secara terbatas hanya di 6.221 unit sekolah mulai Januari 2015, dibutuhkan training dapat lebih fokus. Para kepala sekolah dapat mengikuti training dengan efektif, selagi proses pembelajaran di sekolahnya kembali memakai Kurikulum 2006 (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan/KTSP). Selanjutnya sehabis sekolahannya ditunjuk menjalankan K-13, para kepala sekolah lebih siap menjalankannya.

Sebagaimana di ketahui, Kemendikbud di abad Anies Baswedan merombak sistem training guru dan kepala sekolah. Mereka dilatih tidak lagi dengan sistem permintaan lokakarya secara peroroangan.

Sebagai gantinya training guru dan kepala sekolah berbasis satuan pendidikan. Dengan cara ini, training dijalankan secara serentak oleh kepala sekolah dan seluruh guru di sekolah-sekolah yang ditunjuk.

Dirjen Pendidikan Dasar (Dikdas) Kemendikbud Hamid Muhammad mengatakan, teknis pelaksanaan training guru dan kepala sekolah untuk kelanjutkan implementasi K-13 sedang di kaji.

“Pengkajiannya ada di Balitbang (Badan Penelitian dan Pengembanga, red),” katanya. Hamid belum dapat menjelakan di tahap awal nanti, training K-13 akan dijalankan di berapa ribu unit sekolah.

Kabar yang berkembangan, Kemendikbud ingin meningkatkan implementasi K-13 dari 6.221 unit sekolah (setara 3 persen populasi sekolah), menjadi sekitar 15 ribu sekolah (sekitar 7 persen sekolah).

Kemudian meningkat lagi menjadi 50 persen, sampai 100 persen. Intinya Kemendikbud mempunyai waktu sampai tahun pelajaran 2019/2020 untuk menyiapkan implementasi K-13 secara nasional.

sumber : JPNN

Implementasi Kurikulum 2013 (K-13) Dengan Model Baru.

Setelah beberapa waktu kurikulum 13 ( Kurtilas ) di hentikan sementara, Bagi bapak dan ibu yang sudah paham atau kurang paham perihal kurikulum 2013 dan masih menginginkan kurikulum 2013, tidak usah galau. Karena kurikulum ini hanya tidak boleh sementara. Buktinya training kurikulum 2013 sudah dapat dimulai lagi dengan implementasi Model Baru sehabis beberapa evaluasi. silahkan di baca selengkapnya di bawah ini :

Bagi bapak dan ibu yang sudah paham atau kurang paham perihal kurikulum  Implementasi Kurikulum 2013 (K-13) dengan Model Baru.

Implementasi Kurikulum 2013 (K-13) dengan Model Baru.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bakal memberlakukan training guru terkait implementasi Kurikulum 2013 (K-13) dengan model baru.

Sejumlah pihak meminta jadwal ini segera dijalankan, alasannya yakni tidak terlalu banyak adaptasi materi atau materi pelatihan.

Perumus buku training K-13 untuk kelompok kepala sekolah Dr Tita Lestari menuturkan, buku pandua training yang ia siapkan tidak perlu direvisi. Selama kurikulum utama yang digunakan tetap K-13, Tita menyampaikan buku panduan training itu masih dapat digunakan.

“Saya menyusun buku itu semenjak awal, semenjak K-13 belum diterapkan,” katanya di Jakarta kemarin. Diantara materi training berbasis K-13 untuk kepala sekolah dan pengawas sekolah itu menyerupai tata kelola guru, siswa, dan keuangan sekolah.

Kepala sekolah, diantaranya dituntut ikut mengawasi proses pembelajaran di K-13 yang berbeda dengan kurikulum-kurikulum sebelumnya. Para guru dituntut untuk lebih melibatkan partisipasi siswa dalam pembelajarannya. Harapannya siswa dapat lebih bebas mengeluarkan gagasannya.

Tita yang juga masuk tim pelatih nasional itu menjelaskan, belum semua kepala sekolah mendapat training K-13. Untuk itu ia berharap Kemendikbud segera menjalankan training K-13 untuk kepala sekolah, guru, dan pengawas.

Dengan pemberlakuan K-13 secara terbatas hanya di 6.221 unit sekolah mulai Januari 2015, dibutuhkan training dapat lebih fokus. Para kepala sekolah dapat mengikuti training dengan efektif, selagi proses pembelajaran di sekolahnya kembali memakai Kurikulum 2006 (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan/KTSP). Selanjutnya sehabis sekolahannya ditunjuk menjalankan K-13, para kepala sekolah lebih siap menjalankannya.

Sebagaimana di ketahui, Kemendikbud di abad Anies Baswedan merombak sistem training guru dan kepala sekolah. Mereka dilatih tidak lagi dengan sistem permintaan lokakarya secara peroroangan.

Sebagai gantinya training guru dan kepala sekolah berbasis satuan pendidikan. Dengan cara ini, training dijalankan secara serentak oleh kepala sekolah dan seluruh guru di sekolah-sekolah yang ditunjuk.

Dirjen Pendidikan Dasar (Dikdas) Kemendikbud Hamid Muhammad mengatakan, teknis pelaksanaan training guru dan kepala sekolah untuk kelanjutkan implementasi K-13 sedang di kaji.

“Pengkajiannya ada di Balitbang (Badan Penelitian dan Pengembanga, red),” katanya. Hamid belum dapat menjelakan di tahap awal nanti, training K-13 akan dijalankan di berapa ribu unit sekolah.

Kabar yang berkembangan, Kemendikbud ingin meningkatkan implementasi K-13 dari 6.221 unit sekolah (setara 3 persen populasi sekolah), menjadi sekitar 15 ribu sekolah (sekitar 7 persen sekolah).

Kemudian meningkat lagi menjadi 50 persen, sampai 100 persen. Intinya Kemendikbud mempunyai waktu sampai tahun pelajaran 2019/2020 untuk menyiapkan implementasi K-13 secara nasional.

sumber : JPNN

Perangkat Pengukuhan Sd/Mi Tahun 2014-2015

Berdasarkan Salinan Lampiran 1 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2009, Berikut ini adalah instrumen pengukuhan sd/mi tahun 2014/2015 yang sanggup anda unduh secara gratis dengan menekan tombol download.

INSTRUMEN AKREDITASI SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH (SD/MI) Tahun 2014

 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor  PERANGKAT AKREDITASI SD/MI TAHUN 2014-2015

PERANGKAT AKREDITASI SD/MI TAHUN 2014-2015

Periksalah kelengkapan perangkat Akreditasi SD/MI yang terdiri atas:
a. Instrumen Akreditasi SD/MI;
b. Petunjuk Teknis (Juknis) Pengisian Instrumen Akreditasi SD/MI;
c. Instrumen Pengumpulan Data dan Informasi Pendukung Akreditasi SD/MI;
d. Teknik Penskoran dan Pemeringkatan Hasil Akreditasi SD/MI.

Keempat dokumen ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Oleh alasannya itu, sebelum menentukan tanggapan pada butir-butir pernyataan instrumen Kita harus mempelajari /memahami Juknis Pengisian Instrumen Akreditasi dan mengisi Instrumen Pengumpulan Data dan Informasi Pendukung Akreditasi. untuk lebih jelasnya silahkan download link di bawah ini dan pelajari seseuai dengan keadaan sekolah – masing.

Perangkat Akreditasi SD/MI Lengkap 2014 / 2015 Setelah melaksanakan acara sesuai petunjuk pada perangkat pengukuhan siapkan seluruh bukti fisik yang dipersyaratkan dalam Juknis Pengisian Instrumen Akreditasi SD/MI dan Instrumen Pengumpulan Data dan Informasi Pendukung (IPDIP) Akreditasi SD/MI yang akan dipakai oleh Tim Asesor pada ketika melaksanakan klarifikasi, verifikasi, dan validasi ketika pelaksanaan akreditasi. Berikut file/dokumen yang mungkin Anda butuhkan sebagai bab dari persiapan pengukuhan SD yang sanggup Anda download di bawah ini :

Perangkat Pengukuhan Sd/Mi Tahun 2014-2015

Berdasarkan Salinan Lampiran 1 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2009, Berikut ini adalah instrumen pengukuhan sd/mi tahun 2014/2015 yang sanggup anda unduh secara gratis dengan menekan tombol download.

INSTRUMEN AKREDITASI SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH (SD/MI) Tahun 2014

 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor  PERANGKAT AKREDITASI SD/MI TAHUN 2014-2015

PERANGKAT AKREDITASI SD/MI TAHUN 2014-2015

Periksalah kelengkapan perangkat Akreditasi SD/MI yang terdiri atas:
a. Instrumen Akreditasi SD/MI;
b. Petunjuk Teknis (Juknis) Pengisian Instrumen Akreditasi SD/MI;
c. Instrumen Pengumpulan Data dan Informasi Pendukung Akreditasi SD/MI;
d. Teknik Penskoran dan Pemeringkatan Hasil Akreditasi SD/MI.

Keempat dokumen ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Oleh alasannya itu, sebelum menentukan tanggapan pada butir-butir pernyataan instrumen Kita harus mempelajari /memahami Juknis Pengisian Instrumen Akreditasi dan mengisi Instrumen Pengumpulan Data dan Informasi Pendukung Akreditasi. untuk lebih jelasnya silahkan download link di bawah ini dan pelajari seseuai dengan keadaan sekolah – masing.

Perangkat Akreditasi SD/MI Lengkap 2014 / 2015 Setelah melaksanakan acara sesuai petunjuk pada perangkat pengukuhan siapkan seluruh bukti fisik yang dipersyaratkan dalam Juknis Pengisian Instrumen Akreditasi SD/MI dan Instrumen Pengumpulan Data dan Informasi Pendukung (IPDIP) Akreditasi SD/MI yang akan dipakai oleh Tim Asesor pada ketika melaksanakan klarifikasi, verifikasi, dan validasi ketika pelaksanaan akreditasi. Berikut file/dokumen yang mungkin Anda butuhkan sebagai bab dari persiapan pengukuhan SD yang sanggup Anda download di bawah ini :

Perangkat Pengukuhan Sd/Mi Tahun 2014-2015

Berdasarkan Salinan Lampiran 1 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2009, Berikut ini adalah instrumen pengukuhan sd/mi tahun 2014/2015 yang sanggup anda unduh secara gratis dengan menekan tombol download.

INSTRUMEN AKREDITASI SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH (SD/MI) Tahun 2014

 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor  PERANGKAT AKREDITASI SD/MI TAHUN 2014-2015

PERANGKAT AKREDITASI SD/MI TAHUN 2014-2015

Periksalah kelengkapan perangkat Akreditasi SD/MI yang terdiri atas:
a. Instrumen Akreditasi SD/MI;
b. Petunjuk Teknis (Juknis) Pengisian Instrumen Akreditasi SD/MI;
c. Instrumen Pengumpulan Data dan Informasi Pendukung Akreditasi SD/MI;
d. Teknik Penskoran dan Pemeringkatan Hasil Akreditasi SD/MI.

Keempat dokumen ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Oleh alasannya itu, sebelum menentukan tanggapan pada butir-butir pernyataan instrumen Kita harus mempelajari /memahami Juknis Pengisian Instrumen Akreditasi dan mengisi Instrumen Pengumpulan Data dan Informasi Pendukung Akreditasi. untuk lebih jelasnya silahkan download link di bawah ini dan pelajari seseuai dengan keadaan sekolah – masing.

Perangkat Akreditasi SD/MI Lengkap 2014 / 2015 Setelah melaksanakan acara sesuai petunjuk pada perangkat pengukuhan siapkan seluruh bukti fisik yang dipersyaratkan dalam Juknis Pengisian Instrumen Akreditasi SD/MI dan Instrumen Pengumpulan Data dan Informasi Pendukung (IPDIP) Akreditasi SD/MI yang akan dipakai oleh Tim Asesor pada ketika melaksanakan klarifikasi, verifikasi, dan validasi ketika pelaksanaan akreditasi. Berikut file/dokumen yang mungkin Anda butuhkan sebagai bab dari persiapan pengukuhan SD yang sanggup Anda download di bawah ini :

Pns Yang Males-Malesan Terancam Kena Hukuman Berat Atau Ringan Bahkan Di Pecat

Ratusan Pegawai Negeri Sipil (PNS) lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros, Sulawesi Selatan terancam diberikan hukuman disiplin berat atau dipecat. Hal itu dikarenakan kehadiran PNS tersebut tidak memenuhi syarat.

 Sulawesi Selatan terancam diberikan hukuman disiplin berat atau dipecat PNS YANG MALES-MALESAN TERANCAM KENA SANKSI BERAT ATAU RINGAN BAHKAN DI PECAT

PNS YANG MALES-MALESAN TERANCAM KENA SANKSI BERAT ATAU RINGAN BAHKAN DI PECAT

Umumnya kehadiran PNS itu malas atau di bawah batas standar kehadiran yang diatur Peraturan Pemerintah (PP) nomor 53. Berdasarkan hukum itu PNS terancam mendapat hukuman dari hukuman ringan hingga berat. Sanksi ini diberlakukan menyusul adanya hasil penilaian dari sistem finger print atau ketidakhadiran menurut checklock sidik jari semenjak bulan Januari hingga Oktober 2014.

Rakyat Sulsel (Grup JPNN.com), Sabtu (20/12) melaporkan Bupati Maros HM Hatta Rahman turun eksklusif ke beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mengecek eksklusif hasil finger print yang dikelola oleh Kantor Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Maros. Hasilnya, ratusan pegawai Maros tercatat alpa atau tidak hadir.

Hatta Rahman menyampaikan menurut PP 53 maka hasil akumulasi ketidakhadiran finger print jikalau tidak hadir selama 46 hari akan dikenakan hukuman atas pelanggaran disiplin berat atau diberhentikan dengan tidak hormat. Sedangkan tidak hadir tanpa keterangan selama 25 hari akan dikenakan hukuman disiplin sedang, sedangkan untuk yang tidak hadir 9 hari akan dikenakan hukuman disiplin ringan.

“Ini yaitu hasil akumulasi ketidakhadiran finger print semenjak diberlakukan semenjak awal tahun 2014. Ini bentuk penilaian absensi, nantinya akan kita lihat lagi apakah memang PNS ini yang alpa alasannya tidak hadir, lupa checklock atau lainnya. Makanya kita eksklusif penilaian ke SKPD dan pegawai boleh melaksanakan verifikasi atas hasil ketidakhadiran ini jikalau memang merasa hasil ini tidak benar,” papar Hatta. (rakyatsulsel/jpnn)

sumber : jpnn.com

Pns Yang Males-Malesan Terancam Kena Hukuman Berat Atau Ringan Bahkan Di Pecat

Ratusan Pegawai Negeri Sipil (PNS) lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros, Sulawesi Selatan terancam diberikan hukuman disiplin berat atau dipecat. Hal itu dikarenakan kehadiran PNS tersebut tidak memenuhi syarat.

 Sulawesi Selatan terancam diberikan hukuman disiplin berat atau dipecat PNS YANG MALES-MALESAN TERANCAM KENA SANKSI BERAT ATAU RINGAN BAHKAN DI PECAT

PNS YANG MALES-MALESAN TERANCAM KENA SANKSI BERAT ATAU RINGAN BAHKAN DI PECAT

Umumnya kehadiran PNS itu malas atau di bawah batas standar kehadiran yang diatur Peraturan Pemerintah (PP) nomor 53. Berdasarkan hukum itu PNS terancam mendapat hukuman dari hukuman ringan hingga berat. Sanksi ini diberlakukan menyusul adanya hasil penilaian dari sistem finger print atau ketidakhadiran menurut checklock sidik jari semenjak bulan Januari hingga Oktober 2014.

Rakyat Sulsel (Grup JPNN.com), Sabtu (20/12) melaporkan Bupati Maros HM Hatta Rahman turun eksklusif ke beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mengecek eksklusif hasil finger print yang dikelola oleh Kantor Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Maros. Hasilnya, ratusan pegawai Maros tercatat alpa atau tidak hadir.

Hatta Rahman menyampaikan menurut PP 53 maka hasil akumulasi ketidakhadiran finger print jikalau tidak hadir selama 46 hari akan dikenakan hukuman atas pelanggaran disiplin berat atau diberhentikan dengan tidak hormat. Sedangkan tidak hadir tanpa keterangan selama 25 hari akan dikenakan hukuman disiplin sedang, sedangkan untuk yang tidak hadir 9 hari akan dikenakan hukuman disiplin ringan.

“Ini yaitu hasil akumulasi ketidakhadiran finger print semenjak diberlakukan semenjak awal tahun 2014. Ini bentuk penilaian absensi, nantinya akan kita lihat lagi apakah memang PNS ini yang alpa alasannya tidak hadir, lupa checklock atau lainnya. Makanya kita eksklusif penilaian ke SKPD dan pegawai boleh melaksanakan verifikasi atas hasil ketidakhadiran ini jikalau memang merasa hasil ini tidak benar,” papar Hatta. (rakyatsulsel/jpnn)

sumber : jpnn.com